Jakarta - Meskipun terjadi kemajuan infrastruktur, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengakui adanya pekerjaan rumah (PR) besar terkait pemerataan kualitas pendidikan. Hingga Mei 2026, akses pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab oleh negara.
Lalu mengungkapkan bahwa masih terjadi jurang perbedaan atau kesenjangan yang cukup dalam antara sekolah di daerah perkotaan dengan daerah pedalaman. Hal ini sangat terasa di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang hingga kini masih berjuang mendapatkan standar pendidikan minimal.
Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah tingginya biaya distribusi tenaga pendidik dan fasilitas belajar ke wilayah terpencil. Secara nominal, anggaran pendidikan memang terlihat besar, namun realitanya dana tersebut seringkali terserap habis oleh mahalnya logistik menuju daerah pedalaman.
"Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil jauh lebih mahal dibandingkan di kota," ujar Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5/2026). Hal inilah yang menyebabkan banyak sekolah di pelosok masih mengalami krisis tenaga pendidik dan kekurangan alat penunjang belajar.
Lalu menekankan bahwa negara harus hadir secara sungguh-sungguh untuk menutup celah kesenjangan ini. Kualitas pendidikan yang diterima siswa di Jakarta haruslah setara dengan apa yang diterima oleh siswa di pedalaman Papua maupun wilayah pelosok lainnya.
Legislator dari Dapil NTB II ini menilai bahwa keadilan sosial dalam pendidikan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan gedung baru. Keadilan sesungguhnya adalah ketika setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada, mendapatkan mutu pengajaran yang sama unggulnya.
Fenomena kekurangan guru di daerah 3T dianggap sebagai masalah sistemik yang membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Insentif dan fasilitas bagi guru yang bertugas di pelosok harus diperkuat agar penyebaran tenaga pendidik bisa lebih merata dan berkelanjutan.
Pihak Komisi X DPR RI menyatakan akan terus mendesak pemerintah untuk menyusun strategi distribusi anggaran yang lebih efektif bagi daerah sulit. Tujuannya agar anggaran pendidikan yang besar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar habis untuk urusan administratif dan logistik semata.a