Anggaran Pendidikan 20 Persen Dikritik, Komisi X DPR Tuntut Pengelolaan Tepat Sasaran

Intinusa (Jakarta)-  Pengelolaan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD kembali menjadi sorotan tajam dalam peringatan Hardiknas 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menuntut pemerintah untuk mengelola anggaran tersebut dengan tingkat presisi yang tinggi agar benar-benar berdampak langsung pada kualitas siswa.

Esti melayangkan kritik keras terhadap fenomena serapan anggaran yang selama ini disinyalir masih didominasi oleh belanja rutin birokrasi. Ia menilai, besaran dana yang dialokasikan negara setiap tahunnya seringkali tidak tercermin pada perbaikan kualitas fasilitas pendidikan yang bersifat fundamental di lapangan.

Menurut Esti, pemenuhan anggaran 20 persen adalah amanat konstitusi yang suci dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab moral. Ia tidak ingin melihat angka-angka besar dalam laporan keuangan negara hanya sekadar memenuhi syarat administratif tanpa menyentuh kebutuhan mendasar di setiap ruang kelas.

Dalam keterangannya, Esti mendesak agar anggaran diprioritaskan untuk memperbaiki ribuan gedung sekolah yang saat ini kondisinya rusak dan tidak layak huni. Baginya, mustahil menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif jika siswa harus bertaruh nyawa di bawah atap sekolah yang rapuh dan nyaris ambruk.

Selain infrastruktur fisik, legislator PDI-Perjuangan ini menyoroti perlunya alokasi yang signifikan untuk program peningkatan kompetensi guru secara masif. Anggaran harus mampu menjangkau para pendidik di daerah tertinggal agar mereka mendapatkan pelatihan yang setara dengan rekan sejawatnya di wilayah perkotaan.

Wilayah 3T kembali menjadi poin penting dalam tuntutan anggaran presisi ini, di mana Esti meminta adanya keberpihakan finansial yang nyata bagi daerah tersebut. Ia menuntut adanya pos anggaran khusus yang memastikan sarana prasarana dan akses pendidikan di daerah terluar tidak tertinggal jauh dari standar nasional.

Esti mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan melalui keberhasilan siswa dalam proses belajar. Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran bukan hanya kerugian finansial negara, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap potensi masa depan anak-anak Indonesia.

Pesan penutup Esti menekankan bahwa keadilan kebijakan anggaran adalah kunci utama bagi kemajuan nasional. Ia berharap pemerintah lebih transparan dan efektif dalam mendistribusikan dana pendidikan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan kualitas antara sekolah satu dengan yang lainnya.