Kepastian ini mengemuka setelah Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Wahidji, menerima langsung lembaran aspirasi dari masyarakat saat menggelar agenda reses di wilayah tersebut. Di hadapan awak media yang mewawancarainya hari ini, Sofyan menyebutkan, sisa satu ruangan kelas yang belum diperbaiki akan dikawal ketat untuk masuk ke dalam skema APBD.
Namun, mengingat tahapan perencanaan anggaran reguler berjalan dinamis, Sofyan secara realistis membidik alokasi perbaikan tersebut untuk masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Skema ini dinilai paling rasional agar postur anggaran yang disiapkan benar-benar matang dan mencukupi.
"Langkah ini diambil guna memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya infrastruktur pendidikan. Kami bidik perbaikan satu ruangan yang tersisa ini masuk di APBD 2027, sehingga sekolah bisa beroperasi normal kembali," jelas legislator dari Partai Golkar tersebut hari ini.
Menurutnya, penundaan pemulihan fasilitas publik akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah (fiskal) pasca-pandemi memang jamak terjadi. Namun, untuk kasus SDN 7 Bulango Utara yang sudah menggantung selama tiga tahun, intervensi anggaran dari legislatif sudah bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi.
Komitmen yang dilontarkan oleh Sofyan Wahidji ini menjadi garansi politik bahwa usulan dari arus bawah tersebut tidak akan sekadar menguap di dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat keca
matan, melainkan dikawal langsung hingga ke ketukan palu anggaran.
Dengan adanya jaminan pengawalan anggaran dari pihak parlemen ini, masyarakat Desa Kopi kini menaruh harapan besar. Mereka berharap ketimpangan fasilitas belajar di desa mereka dapat segera diakhiri dan anak-anak dapat mengecap pendidikan dengan fasilitas yang setara dengan wilayah perkotaan. (AN)