Kadir mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebuntuan negosiasi lahan sengaja dibiarkan berlarut-larut. Hal ini menurutnya sangat merugikan daerah karena investasi yang sudah direncanakan bertahun-tahun tidak kunjung memberikan dampak riil bagi ekonomi masyarakat di Bone Bolango.
"Kami meminta PT GM serius. Sengketa lahan harus segera diputus polanya, jangan sampai ini hanya menjadi alasan agar operasional tidak kunjung dimulai," tegas Kadir saat ditemui di gedung DPRD, Senin (4/5). Ia meminta perusahaan menunjukkan progres nyata dalam penyelesaian klaim warga.
Politisi Partai Gelora ini menekankan bahwa setiap hambatan di lapangan seharusnya bisa diselesaikan jika perusahaan memiliki skema kompensasi yang transparan dan adil. Ia menilai, ketidakpastian produksi hanya akan memperburuk citra investasi di sektor pertambangan daerah.
DPRD pun mendesak agar PT GM segera memaparkan kendala teknis secara terbuka kepada legislatif dan eksekutif. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa mengukur apakah hambatan tersebut murni masalah lahan atau ada kendala internal lain dari pihak perusahaan.
Sejauh ini, proses pembebasan lahan dianggap menjadi titik lemah yang memicu gesekan sosial. Kadir mengingatkan bahwa tanpa penyelesaian yang konkret, konflik antara warga dan perusahaan akan terus menjadi bom waktu yang menghambat masuknya modal.
Legislator ini juga meminta agar jajaran manajemen PT GM lebih proaktif menjemput bola dalam berkomunikasi dengan pemilik lahan. Ia tidak ingin perusahaan hanya bersikap pasif dan menunggu instruksi pemerintah tanpa melakukan langkah persuasif yang memadai.
Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPRD Bone Bolango berencana memanggil pihak manajemen PT GM dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menagih komitmen perusahaan dalam mempercepat produksi demi kesejahteraan masyarakat lokal.