GORONTALO – Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 26.000 jiwa pada awal tahun 2026. Angka ini dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Data terbaru menunjukkan sekitar 26.000 anak di Provinsi Gorontalo kini dikategorikan sebagai Anak Tidak Sekolah. Jumlah tersebut mencakup 10 persen dari total populasi anak usia sekolah di wilayah ini. Kondisi tersebut dianggap berbanding terbalik dengan capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang diklaim tumbuh positif sebesar 7,68 persen pada Triwulan I 2026.
Ketua BAPERA Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, menyoroti kinerja pemangku kebijakan yang dianggap abai terhadap realitas pendidikan di tingkat akar rumput. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang meroket tidak memiliki arti jika akses pendidikan dasar bagi masyarakat bawah masih tersendat.
"Ini adalah ironi besar. Pemerintah sibuk membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, tapi di saat yang sama 26 ribu anak kita luntung-lantung tidak sekolah. Artinya, kesejahteraan itu tidak sampai ke meja makan rakyat jelata. Kami menuntut audit nyata terhadap penggunaan dana pendidikan 20 persen di APBD," tegas Zulkifli Ibrahim saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5/2026).
Zulkifli juga menyoroti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Gorontalo yang masih stagnan di angka 8,2 tahun, atau setara dengan kelas 2 SMP. Ia menilai angka putus sekolah yang tinggi ini berakar dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi hambatan ekonomi keluarga, sehingga banyak anak terpaksa bekerja untuk membantu orang tua di sektor pertanian.
BAPERA mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan seremonial dan beralih pada intervensi langsung ke desa-desa. Zulkifli menekankan pentingnya sinkronisasi data yang jujur antara pemerintah desa dan provinsi agar program bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak hanya menjadi laporan administratif semata.
Pihaknya memperingatkan bahwa tanpa langkah konkret, visi Indonesia Emas 2045 di Gorontalo hanya akan menjadi angan-angan karena hilangnya kesempatan pendidikan bagi satu generasi.